Teori dan Strategi Pembelajaran Vokasi

 

Dinamika PTK di Indonesia

Beberapa hal yang menjadikan Pendidikan Vokasi melakukan Revitalisasi SMK 

a.         Amanah nawacita dan SDGs 2030

Sustainable Development Goals 2030 menyatakan bahwa pada 2030 terjadi peningkatan pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan termasuk keterampilan vokasi dan teknikal untuk bekerja dan berwirausaha.

b.         Pemenuhan 58 juta tenaga kerja

Ekonomi Indonesia dengan peluang bisnisnya yang besar membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan sikap kerja yang tepat. Perekonomian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2030, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara ke-7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Ini merupakan loncatan yang signifikan dari posisinya di peringkat ke-16 pada tahun 2012.

c.         Memperbaiki struktur tenaga kerja

tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) dalam jumlah memadai dan dengan keterampilan yang tepat bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investasi yang bisa menggerakkan pembangunan

d.         Persaingan regional dan global

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan akan menjadi pendorong bagi perekonomian yang padat keterampilan (skill intensive economies) karena banyak anggota ASEAN telah bergerak menuju produksi dan ekspor yang pengerjaan serta teknologinya membutuhkan keterampilan dan produktivitas yang tinggi. Pada tahun 2010 hingga 2025 diperkirakan akan ada kenaikan permintaan pekerja terampil di kawasan ASEAN yaitu sekitar 41% atau sekitar 14 juta orang. Separuh dari angka tersebut yang merupakan kebutuhan Indonesia dan disusul oleh Filipina dengan kebutuhan pekerja terampil sebesar 4,4 juta orang. Sesuai dengan skenario MEA. Pada tahun 2025 di Indonesia akan terjadi kenaikan peluang kerja sebanyak 1,9 juta (sekitar 1,3 % dari total peluang lapangan kerja)

e.         Meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi

Revitalisasi pendidikan vokasi dapat memanfaatkan momentum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan SMK dikoordinasikan oleh pemerintah daerah provinsi. Pengalihan kewenangan ini diperkirakan  dapat menajamkan ketepatan pemenuhan supply-demand tenaga kerja lintas kabupaten/kota.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa : “SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi.”

Mengacu pada isi penjelasan pasal 15 Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 di atas, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Namun sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaran pendidikan tidak sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

 

Pengertian bonus demografi menurut para ahli

Beberapa tahun terakhir istilah ini menjadi bahan perbincangan, khususnya bagi pemerintah Indonesia dan para pakar. Berikut pengertian bonus demografi menurut para ahli.

1. Jimmy Ginting (2016), menurutnya fenomena ini adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030.

2. Tifatul Sembiring (Kominfo) mendefinisikan demographic dividend sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan, karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang masih berada dalam usia produktif.

3. Wongboonsin (2003) mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk, sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang.

 

Bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Menurut Bappenas, pada tahun tersebut jumlah usia produktif yang dimaksud bisa mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Bonus demografi 2030 bisa menjadi momentum Indonesia untuk menjadi negara maju karena berbagai keuntungan yang bisa didapat.

Namun di sisi lain ternyata masa ini bisa hilang karena beberapa hal, salah satunya adalah gaya hidup masyarakat Indonesia sendiri. Gaya hidup yang kurang sehat memudahkan manusia di umur produktif mudah terkena penyakit. Karena inilah, masa demographic dividend akan terhambat akibat kinerja mereka yang kurang maksimal.

 

Jika dikaitkan antara bonus demografi Indonesia dengan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2016 dapat dikatakan bahwa persentase tenaga kerja paling banyak adalah dari lulusan SMP kebawah, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak terampil, sehingga dapat dimaklumi bila produktivitas tenaga kerja Indonesia tertinggal dari Malaysia, Thailand, Filipina dan Cina (Bank Dunia 2014). Padahal berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pekerja terampil serta menurunkan kebutuhan pekerja tidak terampil. Maka pemerintah RI perlu melakukan revitalisasi Pendidikan Vokasi yang utamanya adalah pencetak SDM yang terampil, inovatif, dan siap kerja.

Sederhananya, pengertian bonus demografi itu sendiri adalah ledakan penduduk usia produktif (usia 15 - 65 tahun). Terkhusus Indonesia, kita diprediksi akan mendapatkan bonus demografi dalam rentang tahun 2020 - 2030. Di mana asumsi jumlah produktif berkisar 70 persen dibandingkan kelompok lainnya. Untuk diketahui, hari ini saja, usia produktif kita sudah melebihi 50 persen dari total penduduk. United Nation of Population Fund (UNFPA) menegaskan bahwa jika demographic devidend ini dapat dimanfaatkan maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dengan kata lain berpengaruh positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Namun, jika tidak dipersiapkan, maka bencana sosial yang akan terjadi pada negara-negara yang mengalami ledakan populasi usia produktif ini. Hal senada disampaikan juga oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menyikapi laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya sama dengan jumlah penduduk Singapura, yaitu 4,5 juta jiwa (dapat dilihat di sini). Menurut Surya Chandra Surapaty, angka laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, yang seharusnya bisa ditekan ke angka 1,1 agar kualitas hidup dapat diselaraskan.

Menindaklanjuti Inpres No. 9 Tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara gamblang menginstrusikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match). “Link” dan “match” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetititf, seperti etika kerja (work ethic), pencapaian motivasi (achievement motivation), penguasaan (mastery), sikap berkompetisi (competitiveness), memahami arti uang (money beliefs), dan sikap menabung (attitudes to saving). “Link” dan “match” memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan baik institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif mengembangkan “link” dan “match” dengan dunia kerja.

Strategi Mengelola Bonus Demografi

1)        Strategi Pendidikan Dan Latihan

2)        Strategi Ketenagakerjaan Dan Pembangunan Sumberdaya Manusia

3)        Strategi Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Kesehatan

4)        Strategi Jaminan Perlindungan Sosial

Strategi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia melalui revitalisasi pendidikan vokasi meningkatkan penyerapan lulusan di dunia usaha dan industri. Ada 3 hal yang menjadi dasar pemikiran pengembangan pendidikan vokasi yaitu :

a.    Dimulai dari SDM

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Dr. Misbah Fikrianto, MM, M.Si *)

Kondisi persaingan dan perkembangan yang begitu cepat, membutuhkan kontribusi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Salah satu indikator majunya suatu bangsa ditentukan dengan indeks pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang hasilnya didapat dari proses pendidikan yang bermutu.

 

Rencana implementasi yaitu meningkatkan kapasitas SDM pendidikan vokasi (guru, kepala sekolah,  dosen, tendik, direktur). Pemerintah baru saja mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia Indonesia. Dalam Inpres yang ditujukan kepada 12 Kementerian dan 1 Lembaga menjadi momentum legalitas yang strategis untuk pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi menjadi solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompetensi, berdaya saing, dan siap bekerja profesional.

 

b.    Vokasi harus dekat dengan realita pekerjaan

Menindaklanjuti Inpres No. 9 Tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara gamblang menginstrusikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and match). “Link” dan “match” mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetititf, seperti etika kerja (work ethic), pencapaian motivasi (achievement motivation), penguasaan (mastery), sikap berkompetisi (competitiveness), memahami arti uang (money beliefs), dan sikap menabung (attitudes to saving). “Link” dan “match” memerlukan perubahan kerangka pikir dari seluruh pelaksana pendidikan baik institusi pendidikan maupun staf pengajar harus pro aktif mengembangkan “link” dan “match” dengan dunia kerja. “Link” and “Match” dalam Revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri.

 

c.       Vokasi tidak lagi dibedakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengubah bentuk Politeknik menjadi Universitas Terapan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan di bidang vokasi.

 

Plt. Direktur Jenderal Vokasi, Kemendikbud, Patdono Suwignjo menyebut, nantinya politeknik akan berubah menjadi Universitas Terapan atau Universitas Teknologi.  Menurutnya dengan perubahan tersebut bisa menarik minat lulusan SMA/K masuk Perguruan Tinggi Vokasi meningkat.

Arah pendidikan Vokasi Indonesia pada intinya untuk mensinkronkan SMK penyedia tenaga kerja dengan industri penguna tenaga kerja baik lokal, regional maupun global sehingga lulusan SMK dapat terserap di industri dan membekali siswa SMK untuk berwirausaha dan sebagiannya untuk melanjutkan sebagai tenaga pengajar SMK nantinya. antara lain :

a.    Penguatan manajemen dalam pengelolaan SMK oleh kemdikbudristek dengan memfokuskan adanya dirjen vokasi

b.  Penguatan link and match antara SMK dengan industri (penyelarasan kurikulum, magang siswa, magang guru, guru tamu industri, prakerin)

c.    Pembekalan keterampilan yang bersifat global dan kerjasama luar negeri.

d.    Pengyuatan karakter kebekerjaan sesuai yang dibutuhkan industri 

            Sinergi antara pendidikan vokasi dan DUDI tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam upayanya mempercepat kemajuan pembangunan nasional demi terciptanya lingkungan kolaboratif dan kondusif dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta calon angkatan kerja. Tanpa sinergi yang baik, tentunya arah pendidikan vokasi Indonesia tidak akan pernah sampai pada tujuan utama, yakni memenuhi demand industri masa depan. Sementara itu dunia usaha dan dunia industri di Indonesia pun selamanya akan mendapatkan supply SDM yangkurang baik karena kualifikasi dan kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Upaya Penguatan kerja sama antara pendidikan vokasi dengan DUDI dilakukan melalui rencana strategis tahun 2020-2024 dan diturunkan melalui implementasi program-program untuk kemitraan dan penyelarasan. Pada program kemitraan, terdapat empat target yang akan dicapai, yakni:

a.         penggunaan industri sebagai training centre (TC);

b.        bergabungnya pelaku industri dalam forum pengarah vokasi;

c.         bersandingnya industri dengan pendidikan vokasi; dan

d.    membuat instrumen standar kelembagaan dan akreditasi yang berbasis pada kebutuhan industri.

Tujuan akhir dari pengembangan pendidikan vokasi adalah terserapnya lulusan pendidikan vokasi di industri-industri strategis. Di sisi lain, industri memiliki standar kompetensi tertentu yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan vokasi. Harmonisasi hubungan antara industri dengan pendidikan vokasi ini dibangun melalui pola kemitraan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Selama ini yang terjadi adalah sistem pendidikan vokasi belum dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh DUDI, dan juga pengembangan bidang keahlian dan lembaga pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dalam rangka untuk merespon kebutuhan pasar. Akibatnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap dunia kerja kian bertambah. Tentunya, ini akan memberi dampak negatif pada daya saing bangsa dan persentase penduduk yang bekerja. ( rencana strategi).

Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK percontohan meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI; inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; standarisasi sarana dan srasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industri; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Perbaikan dan penyelerasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (link and match) dengan DUDI. Kurikulum dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara instruction dan construction sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah ataupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan. Saat ini pemerintah melakukan penyelarasan kurikulum SMK yang mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang berbeda dengan SMK 3 tahun.

Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK, Kemendikbud bekerjasama dengan berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha dan industri, serta lembaga non pemerintah dalam dan luar negeri. Selain Kemendikbud, Inpres nomor 9 tahun 2016 juga menugaskan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Kementerian Kesehatan. Sinergi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing melalui pendidikan kejuruan dengan industri sebagai penghelanya.   

Potensi yang ingin digali dalam rangka untuk memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi antara lain:

a.         Dengan adanya Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan SMK, Kemendikbud telah mempunyai arah yang jelas untuk melakukan revitalisasi SMK;

b.        Pengakuan beberapa industri termasuk BUMN dan/atau BUMD terhadap pendidikan vokasi sebagai pembeda dari Universitas;

c.         Meningkatnya animo masyarakat untuk belajar tentang pendidikan vokasi;

d.        Ilmu terapan lebih dapat langsung bekerja di DUDI dan lebih cepat untuk beradaptasi dalam lingkungan dunia industri;

e.         Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan DUDI baik untuk SMK, Kursusdan Pelatihan dan dengan Pendidikan Tinggi Vokasi;

f.          Meningkatnya jumlah status Pendidikan Tinggi Vokasi menjadi PTNBH, BLU dan juga untuk SMK menjadi BLUD;

g.        Meningkatnya kompetensi dari Dosen/Guru/Instruktur untuk mendukung kebutuhan DUDI serta perkembangan revolusi industri 4.0;

h.         Meningkatnya perbaikan kualitas sarana prasarana sesuai kebutuhan industri;

i.           Meningkatnya kualitas dari lembaga kursus dan pelatihan.

          Berkaitan dengan potensi yang ingin digali dalam rangka untuk memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi, terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, diantaranya:

a.         Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (Real Link and Match DUDI);

b.        Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi;

c.         Kompetensi SDM (Dosen/Guru/Instruktur) belum sesuai kebutuhan baik secara internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri;

d.        Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah;

e.         Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan belum sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar;

Lebih lanjut bersandingnya pengajaran di pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI dilakukan melalui penyusunan kurikulum bersama, mengajak dosen dari industri untuk mengajar di institusi pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi peserta didik dan mahasiswa, pemberian beasiswa, program magang dan training, dan rekrutmen. Terwujudnya kerja sama antara pendidikan vokasi dengan DUDI juga ditandai dengan selarasnya pendidikan di vokasi dengan kebutuhan industri. Pertama, yakni keselarasan kurikulum sehingga para lulusan pendidikan vokasi langsung bisa menjadi tenaga yang terampil dan mumpuni begitu masuk ke industri. Kedua, memberikan sertifikasi layak kerja, di mana kompetensi para lulusan telah diakui oleh industri.

Ketiga, mengembangkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk memperbesar keterlibatan para pakar di industri sebagai pengajar di institusi pendidikan vokasi. Keempat, membangun sistem tracer study untuk mengalalisis alignment index lulusan pendidikan vokasi di DUDI. Programprogram kemitraan dan penyelarasan tersebut menjadi strategi bersama untuk membangun aliansi yang kokoh sehingga institusi pendidikan vokasi, baik di SMK, perguruan tinggi vokasi, maupun lembaga kursus dan pelatihan Bersama DUDI dapat menjadi aktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan bangsa.

1.  Agar bonus demografi optimal perlu sinkronisasi dan sinergi kelembagaan yang terkait dan pemangku kepentingan ke empat strategi dimaksud.

2.   Kunci penggerak perekonomian adalah pada tenaga kerja yang perlu diprioritaskan guna meningkatkan produktivitasnya.

3.   Bonus demografi merupakan kesempatan dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar tidak jadi musibah.

Optimisme Revitalisasi SMK

Revitalisasi SMK dipayungi dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Hadirnya Inpres tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lulusan SMK. Inpres tersebut mengamanatkan Kemendikbud melakukan penyelarasan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, serta penyesuaian standar kompetensi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

a.    Industri terlibat langsung dengan pembelajran di SMK

b.    Adanya sertifikasi kompetensi siswa yang diakui industri

c.    Adanya sertifikasi kompetensi bagi guru

d.    Kurikulum yang disusun bersama industri

e.    Perubahan mindset pengelola SMK

f.     Pendampingan pelaksanaan kurikulum dari balai besar dan perguruan tingi

Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016, Kemendikbud menyusun peta jalan revitalisasi SMK. Selain itu pemenuhan kebutuhan guru produktif dan peningkatan kompetensi guru produktif juga dijalankan. Pemenuhan kebutuhan guru produktif dijalankan dengan program keahlian ganda. Program keahlian ganda merupakan solusi yang paling tepat dijalankan, karena jumlah guru produktif masih sangat kurang sementara untuk melakukan pengadaan guru pegawai negeri sipil (PNS) tidak dapat dilakukan dengan cepat. Program keahlian ganda dilaksanakan dengan melakukan pelatihan kepada guru-guru normatif adaptif agar memiliki kompetensi sebagai guru produktif.

Salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu terjun langsung di dunia kerja setelah lulus adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya peningkatan kualitas lulusan SMK telah dilakukan sejak berdirinya Sekolah Pertukangan pertama di Indonesia pada tahun 1853 yang berlokasi di Surabaya. Sekolah kejuruan di Indonesia telah berusia satu setengah abad hingga sekarang apabila sekolah tersebut dijadikan patokan. SMK dipersiapkan untuk mencetak tenaga terampil yang siap bekerja dengan berbagai kompetensi dan mampu mengikuti perkembangan IPTEK. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didikagar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi.

Kemendikbud juga memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI. Kerja sama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, terutama lulusan SMK akan lebih mudah terserap oleh dunia kerja. Tahun 2016, sebanyak 26.206 SMK bekerja sama dengan DUDI. Tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 34.116 SMK, tahun 2018 naik menjadi 40.052 SMK, dan tahun 2019 (per bulan Juli 2019) berjumlah 40.095 SMK. Selain itu Kemendikbud juga memberikan bantuan untuk pengembangan teaching factory di SMK. Teaching factory adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi barang atau jasa yang mengacu pada standard an prosedur yang berlaku di dunia industri. Adanya teaching factory akan membuat lulusan SMK terbiasa bekerja mengikuti prosedur baku untuk menghasilkan barang atau jasa dengan standar yang sama dengan di dunia industri. Tahun 2016, jumlah teaching factory yang dibangun berjumlah 73 unit. Tahun 2017 meningkat menjadi 200 unit, tahun 2017 menjadi 228 unit, dan tahun 2019 meningkat menjadi 500 unit teaching factory.